Lagi-lagi, terkait dengan maraknya truk batubara yang melintas di tengah kota Prabumulih, Pemerintah Kota Prabumulih dengan sangat tegas meminta agar supaya para anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke Prabumulih. emerintah juga meminta bantuan anggota DPRD Provinsi khususnya Dapil VI (Prabumulih, Muaraenim dan PALI) untuk mempertanyakan apa alasan belum kunjung turunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Gubernur Sumatera Selatan yang telah diajukan enam bulan lamanya.
"Permasalahan truk batubara melintas di jalan umum kami minta para dewan memberikan solusi, sudah banyak nyawa berjatuhan. Selain itu kami juga meminta agar para dewan menanyakan kenapa perda RTRW belum kunjung selesai diverifikasi Guburnur Sumsel," tegas Wakil Walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri SK ketika kegiatan reses anggota DPRD Sumsel Dapil VI di aula Pemkot Prabumulih, kepada Sriwijaya Post Selasa (11/11)
Sementara Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM dalam reses anggota dewan sumsel tersebut meminta dukungan dan bantuan DPRD Sumsel dalam pembangunan di kota Prabumulih. "Saat ini Prabumulih terus melakukan pembangunan, namun jika hanya mengandalkan pendapatan asli daerah Prabumulih sangat kecil. Untuk itu kita mengharapkan dukungan dan bantuan DPRD Sumsel khususnya dapil VI agar kedepan berpartisifasi dalam pembangunan Bumi Seinggok Sepemunyian," bebernya seraya mengharapkan kucuran dana bantuan.
Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramandha mengatakan, DPRD Sumsel terus mengupayakan agar truk batubara tidak lagi melintas di jalan umum. "Batubara ini sudah mengganggu, secepatnya jalan khusus batubara harus cepat selesai. Kita akan kembali meminta guburnur agar jalan cepat selesai dan truk batubara tidak lagi melintas di jalan umum serta tidak mengganggu masyarakat umum," ujarnya.
